Oleh:
Karmin
Lasuliha
(Mahasiswa Pasca Sarjana, Program
Studi Kebijakan Public Universitas Cenderawasih)
Kota
Jayapura yang memiliki wilayah strategi merupakan anugerah Tuhan. Bagaimana tidak,
wilayah laut dan daratan yang dimilikinya sangat proporsional untuk di olah dan
di kembangkan, sangat di sayangkan ketika potensi yang telah tersedia tidak di
kelola secara maksimal. Berbagai sector sangatlah mumpuni untuk di garap
menjadi pendapatan asli daerah. Salah satu bidang yang sangat potensial adalah sector
perdagangan. Wilayah yang merupakan poros perdagangan beberapa wilayah
kabupaten ini menjadi sangat strategi dalam potensi jasa perdagangan, terlihat
dari fasilitas transportasi regional maupun nasional, kapal laut maupun
transportasi udara bisa di bilang sangat lancar. Lahan sebagai segmentasi yang
tersedia memberikan peluang besar menjadikan Kota Jayapura sebagai poros
perdagangan wilayah timur Indonesia.
Perencanaan Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan
daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh
keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh
keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Andrew E. Sikula (1981;145) mengemukakan
bahwa “Perencanaan
sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses
menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut
agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi”.
Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi
tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut
dapat mencapai tujuannya. Ada tiga kepentingan dalam perencanaan sumber daya
manusia (SDM), yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi, kepentingan nasional.
Tujuan perencanaan SDM harus
mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan
kepentingan nasional. Dalam kepemimpinan di Kota Jayapura, pemerintah kota
harus dapat merumuskan Tujuan perencanaan SDM dengan menghubungkan SDM yang ada
untuk kebutuhan pemerintah pada masa
yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam
pelaksanaan tugas serta perencanaan organisasi yang dilakukan pemerintah untuk
mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan kinerja.
Sebagai syarat dalam merencanakan pengembangan SDM, pemerintah
harus mengetahui secara jelas masalah atau apa yang akan direncanakannya yang
kedua pemerintah harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang
SDM, kemudian harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi
dan situasi persediaan SDM, mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa
mendatang dengan proyeksi-proyeksi akurat, mampu memperkirakan peningkatan SDM
dan teknologi masa depan, dan dapat mengetahui secara luas peraturan dan
kebijakan pemerintah secara nasional. Kemampuan tersebut tentunya harus di
miliki oleh setiap individu yang duduk dalam pemerintahan. Mereka memahami
program pemberdayaan manusia papua yang ada di Kota Jayapura dan mampu
mengaplikasikannya dalam setiap program.
Pasar
dalam kajian perencanaan tentunya bukan hanya mencakup pembangunan fisik
melainkan bagaimana kita dapat mangamati karakter secara menyeluruh, dengan
demikian pasar tidak dapat di artikan secara luas sebagai wajah perdagangan.
Dalam hal pengembangan perdagangan lingkup pemerintah Kota Jayapura, pasar
adalah wajah yang menjadi indikator perkembangan pada sector lainya, dan hal
tersebut wajib terlihat secara baik dalam pengembangannya.
Sebagai
contoh siklus pengembangan perdagangan, perdagangan adalah indicator utama
dalam membangun kabupaten di luar kota jayapura seperti wilayah pegunungan, ada
belasan kabupaten yang menggantungkan sector perdagangannya di wilayah Kota
Jayapura. Pasokan barang serta jasa di dominasi dari ibukota provinsi. Untuk itu
pemerintah kota jayapura sebaiknya memikirkan dengan seksama kondisi tersebut,
jika wajah perdagangan di tata secara baik maka disinilah pendapatan asli
daerah akan terus bertambah.
Sector
perdagangan di Kota Jayapura di anggap maju tentunya harus di regulasi dan di tata
dengan baik oleh pemerintah, mulai dari administrasi sampai pada implementasi
pembangunan. Saya berpendapat bahwa kerjasama di bidang perdagangan dapat di
lakukan merata, mulai dari pasar tradisional sampai pasar modern (sawasta) jangan
juga memiliki jarak dan taraf perbedaan terlalu jauh. Pemerintah dapat
mengembangkan sector lokal untuk pengembangan pasar-pasar tradisional dengan
lintas sector yang sinergi. Sector kelautan sebagai segmentasi hasil laut, sector
pertanian, perkebunan, kehutanan, bidang pembangunan, dll. Juga pajak daerah
yang kaitannya dengan pasar modern, yang terpenting adalah pemberdayaan potensi
lokal sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan untuk berkembangnya sektor perdagangan
juga bagian dari urusan pemerintah.
Untuk
menghindari banjir dan kerusakan, sektor lingkungan hidup, sector kebersihan
dan tata kota sangatlah cocok bersinergi. Kemampuan Walikota Jayapura akan di
uji dalam beberapa waktu kedepan untuk menjadikan Kota Jayapura sebagai
kekuatan baru di bidang perdagangan. Pengambilan keputusan untuk membijaki pembangunann
di sector perdagangan harus tegas dilakukan, yakni kepentingan individu dan
kelompok dalam mendominasi proyek perdagangan haruslah di batasi.
Kenyamanan
seperti pasar yang higienis, pelabuhan dan bandar udara sebagai pintu masuk
lintas dagang yang baik, tata kelola administrasi yang jauh dari kerumitan, meregulasi
harga pasar dan kemampuan membangun lintas sector merupakan bagian dari tugas
pemerintah menjadikan kota ini sebagai kota perdagangan pada satu decade kedepan.
Interaksi Dengan
Masyarakat Dominan
Sampai saat ini, konsep
hubungan masyarakat adat dengan alam yang paling banyak disoroti adalah bentuk
hubungan dengan tanah dan sumberdaya alam. Bentuk hubungan ini pula yang
kemudian melahirkan konsep hak atas tanah (lands rights) dan hak atas
sumberdaya alam (resource rights). Dalam konteks masyarakat adat,
hak-hak tersebut diatur menurut hukum-hukum adat. Hubungan antara masyarakat
adat dengan tanah dan sumberdaya alam, yang dipahami sebagai wilayah adat,
seyogyanya mesti dilihat sebagai hubungan antara dua entitas yang melahirkan
satu pengertian. Artinya, antara masyarakat adat sebagai sekelompok orang dan
tanah serta sumberdaya alam sebagai wilayah adat adalah dua entitas yang tidak
dapat dipisahkan.
Keberadaan tanah dan
sumberdaya alam menentukan bentuk dan sistem hukum serta nilai-nilai dasar bagi
perkembangan budaya masyarakat adat. Sementara keberadaan masyarakat adat
menentukan bentuk pengelolaan sumberdaya alam dan dengan itu mempengaruhi
sekaligus menjamin sustainability dari sumberdaya alam. Untuk sinergitas
keberlangsungan pembangunan, pemerintah seyogyanya membangun interaksi bersama
adat, sehingga interaksi antara adat setempat sebagai masyarakat dominan dengan
masyarakat umum memiliki keberlangsungan secara baik.
Menurut
Laswell komunikasi adalah proses interaksi menyampaikan pesan oleh komunikator
kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi pada
zaman sekarang sangat penting dalam suatu bisnis, sharing, memberikan pendapat, menerima nasehat, terlebih lagi dalam
membangun hubungan yang baik dan sebagainya. Komunikasi itu sendiri memiliki
arti dan peran tersendiri dalam membangun hubungan yang baik.
Salah
satu peran pemerintah Kota Jayapura dalam pembangunan perdagangan adalah
menjadikan nilai-nilai adat sebagai posisi yang sangat penting, “duduk bicara”
sebagai langkah yang sangat tepat dalam mengumpulkan informasi, bersinergi
dalam program pembangunan kota di sector perdagangan. Etika komunikasi kepada adat
adalah penghargaan bagi adat istiadat orang papua. Hak kepemilikan tidak dapat
di tafsirkan secara negative karena keberadaannya di tentukan oleh keberhasilan
komunikasi. Secara umum adat adalah bagian dari pemerintah sebagai penyambung
komunikasi di tingkat bawah dalam kelompok-kelompok dominan.
Adat
istiadat memiliki peranan pada semua sector pembangunan di Kota Jayapura, tidak
terkecuali di bidang perdagangan, komunikasi antara pemerintah dan adat
memiliki makna sebagai penghargaan nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan
untuk mendukung pembangunan perdagangan. Keberhasilan interaksi antara
pemerintah dan adat akan berdampak pada baiknya pembangunan ekonomi. Misalnya komunitas
adat di akomodir dalam merumuskan cara dan gaya pengembangan perdagangan. Mensinergikan
nilai-nilai adat seperti hak ulayat dan kepentingan orang papua dalam program
pengembangan ekonomi khususnya di sector perdagangan. Ada kenyamanan bagi
setiap pedagang dalam eksploitasi lahan pertanian, perkebunan serta kehutanan
dalam batas-batas nilai adat yang tetapkan oleh pemerintah. Setiap orang papua
akan memiliki tanggung jawab bersama dalam konteks etika membangun bangsa,
menghidupkan interaksi kesepahaman antara masyarakat yang tinggal di atas
wilayah adat Kota Jayapura.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar