Galau, Grace Natalie Bikin Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Grace Natalie (kanan), Foto:Antara

Rimanews - 

Mantan presenter cantik, Grace Natalie akan membentuk partai politik. Partai politik itu bernama, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Kami akan deklarasikan pertengahan tahun depan. Ya, saya jadi Ketum (Ketua Umum)," kata Grace saat berbincang dengan Rimanews, Selasa (24/3/2015).

Kekuatan Rakyat Ala Jokowi dan Zuckerberg

22 oktober 2014 kita anggap sebagai tonggak lahirnya poros baru (kepemimpinan rakyat), ketika berjuta mata menyaksikan momentum pelantikan pemimpin Negara.  Rakyat terpana dengan semarak perayaan hari milik mereka, nasionalis dan penuh kekeluargaan tanpa dibatasi dengan protokoler yang ketat, begitu biasa kita simbolkan demokrasi kali ini dengan kutipan-kutipan Mead seorang ahli komunikasi dalam teori pertukaran sosial. Bagaimana tidak, sorak ramai para tukang becak, petani dan nelayan tidak ada bedanya dengan kegembiraan seorang presiden sebagai pemimpin negara. Padu bercampur keringat dengan emosi yang sama mengemban amanah.

Dinasti Politik, Korupsi, dan Demokrasi

Oleh Burhanuddin Muhtadi

OPERASI tangkap tangan terhadap Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar yang kemudian menyeret dinasti politik Banten Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana mengingatkan saya pada sebuah film berjudul Max Havelaar. Film itu diangkat dari roman dengan judul yang sama yang ditulis oleh Multatuli, nama samaran dari Eduard Douwes Dekker, ketika penulis ditugaskan sebagai asisten residen di Lebak pada masa penjajahan Belanda. Max Havelaar adalah sosok protagonis yang melawan ketamakan dan penindasan Bupati Lebak Karta Natanagara yang didukung oleh Residen Banten Brest van Kempen.

Kasus Tubagus Wardana yang merupakan operator politik sekaligus adik Atut dan novel Max Havelaar dipertautkan oleh setting yang sama: Lebak. Tubagus dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menyuap Akil agar memenangkan gugatan calon Bupati Lebak Amir Hamzah di MK. Amir adalah proksi dinasti Atut di Lebak agar desain kekuasaan Atut makin sempurna di Banten.

INGIN HARTA DARI KURSI JAWARA

Cerita saudagar kaya di zaman dahulu memberi makna, menggugah semangat untuk hidup kearah yang lebih bersahaja. Masa keemasam para jawara uang dahulu mungkin telah habis dimakan waktu karena zaman kini hadir dengan kerja keras dan kerja cerdas. Dahulu kekayaan itu didapatkan dengan mistik dan mantra, banyak cerita masa lalu yang bisa kita ambil pelajaran. Waktu itu ada cerita aladin pemilik jin dari lampu wasiat, ada juga cerita harun al-rasyid dengan limpahan harta pemilik masa. Ada pula cerita goa penuh limpahan batu mulia symbol qarun pemilik kunci harta, banyak sekali cerita sejarah dengan fiktif dan fakta yang bisa diambil hikmahnya. Ada banyak cerita masa lalu yang salah dimaknai oleh mereka yang menginginkan hidupnya penuh limpahan harta dan tahta.

Di zaman modern ini, persaingan tidak lagi dapat dibedakan antara  baik dan buruk sama halnya dengan fiktif dan fakta. Kebenaran dianggap membingungkan karena pikiran saat ini lebih cenderung dikuasai oleh ketidakbenaran, ungkapan kata tidak lagi sejalan dengan tindakan nyata yang dilakukan karena kebencian dan keserakahan telah mengalahkan kemurnian hati.

BAGAIMANA MENULIS FEATURE

Mengapa kamu menulis? “Karena kebelet!”, kata Putu Wijaya. Mengapa memilih menulis feature? “Karena kebelet, asyik dan fun!”, kata saya sendiri. Bagaimana tidak kebelet menulis kalau kita banyak membaca. Ya! Bagaikan sampah di Leuwigajah di mana kandungan kimianya kemudian meledak. Demikian pula kalau kita banyak membaca buku, majalah, Koran, dan internet pasti ingin meledak. Ledakan itu bisa berupa ngomong, tapi biasanya orang lain nggak mau meluangkan waktu untuk ngedengerin omongan kita.

Kalau menulis kita tingal menulis. Kalau tidak dimuat di media massa ya minimal menulis catatan harian. Siapa yang nyangka catatan harian Soe Hok Gie kemudian dibukukan setelah menjadi best seller bertahun-tahunpun kemudian difilmkan. Juga catatan harian Anne Frank, seorang anak biasa berumur 6 tahun pun kemudian dibukukan dan difilmkan karena menceritakan kekejaman Perang Dunia II.

Atau tulis saja surat atau e-mail. Surat-surat Kartini ternyata dibukukan, surat-menyurat Moh. Roem dan Cak Nur juga dibukukan, surat menyurat Maududi dengan Maryam Jamilah juga dibukukan. Dalam buku Chicken Soup for The Surviving Soul diceritakan ada seorang yang terkena kanker kemudian kakinya harus diamputasi dan dia sering menulis surat kepada teman-temannya dan kepada para ahli kedokteran ternyata kemudian surat-surat itu dibukukan dan menjadi best seller di Amerika Serikat, dan dia menjadi kaya raya.

LICINNYA USAHA KOLAM TERPAL IKAN LELE PAK LURAH

Pernah berjaya di tahun 2006 dengan omzet hingga ratusan juta rupiah dari 25 petak karamba yang diolahnya namun akhirnya gulung tikar karena di rundung penyakit, tetapi tidak menyurutkan niat “Pak Lurah” ini untuk kembali membangkitkan usaha karamba ikannya, tapi kali ini ia lebih fokus menjadi petani lele di tepian Danau Sentani, Kampung Yoka, Waena, Kota Jayapura 

Kolam berukuran 3 x 1 itu terlihat keruh, di dasar kolam berbahan terpal plastik warna biru terlihat beberapa ekor lele berwarna hitam legam berebut makanan yang di buang lelaki bertubuh kekar.

Bila dia tengah “bercengkerama” dengan lele – lele piaraannya itu, tidak akan ada yang mengira sosok itu adalah orang nomor satu di Kelurahan Waena Kota Jayapura, Kundrat Tukayo, SP, jebolan Sarjana Pertanian Santo Thomas Aquinas yang meski kini sibuk di percayakan sebagai Lurah Waena, namun

Keset Kusut Karya Si Buta

Karya mereka apik, halus dan mulus, cacat fisik tak mengurangi semangat tetapi mereka masih membutuhkan uluran Modal.

Hari sudah menjelang sore pada Selasa 3 Juli 2012, merah saga sudah muncul di ufuk barat pertanda hari akan menjelang malam, Daerah polimak kelurahan Ardipura tampak tiga orang cacat dengan penuh semangat menenteng barang dagangannya menuju tempat jualan, cukup untuk empat jam duduk di waktu malam menjaga pembeli. Dagangan dijual bukan ditempat pada umumnya seperti pasar melainkan di emperan toko atau tepatnya di pintu masuk mall dan beberapa Toko besar di Kota Jayapura. Mereka adalah para  tunanetra yang membuat kerajinan tangan perlengkapan rumah tangga seperti keset, Sula dan Sapu lidi.

PEMILIHAN UMUM DAN DISIPLIN BERDEMOKRASI

Oleh: 

Karmin Lasuliha

Momentum demokrasi sebentar lagi dilaksanakan, penyelenggara demokrasi dari pusat sampai daerah mulai dibentuk. Tatanan penjaringan setiap bakal calon penyelenggara pemilihan umum dilakukan dengan transparan berdasarkan undang-undang pemilihan umum, tentunya dgn proses yang wajar tanpa complain dan kontra pendapat yang berujung di meja persidangan.

Dalam penyelenggara pemilihan umum tidak dapat dipungkiri ada hal yang kemudian belum sejalan dengan hukum serta etika politik, maka dari itu sebagaimana amanah demokrasi bahwa penyelenggara pemilihan seharusnya bermuara pada cara serta mekanisme yang bersih jujur dan transparan. Kita bersama meyakini, seyogyanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu jauh dari kerancuan prosedural walaupun sebelumnya asumsi miring tentang proses pemilihan penyelenggaraan pemilu merebak bagai bangkai yang diarak ditengah keramaian.

Praktek Kerja Nyata dan Magang STIKOM Muhammadiyah Jayapura Tahun 2013

Mukaddimah 

Upaya mencetak sarjana Ilmu Komunikasi yang professional haruslah tercermin dalam aktivitas pembelajaran yang secara nyata tertuang dalam kurikulum yang menitikberatkan pada professionalitas lulusan. Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai salah satu mata kuliah keilmuan dan keterampilan dapat dijadikan sebagai wadah untuk mencetak sarjana Ilmu Komunikasi yang terampil dan professional di bidang Komunikasi.

Praktek Kerja Nyata adalah kegiatan mahasiswa yang terecana dan terbimbing dalam bentuk praktek kerja guna memberikan pengalaman belajar tentang aplikasi disiplin ilmu. Peningkatan mutu pelaksanaan PKN harus senantiasa dilakukan sehingga standar kompetensi yang dihasilkan dalam PKN dapat tercapai. Dalam perspektif ilmu komunikasi, praktek kerja nyata adalah bagian dari aktualisasi mahasiswa untuk pembangunan.

Dalam pelaksanaannya PKN STIKOM Muhammadiyah Jayapura adalah bagian dari pengembangan intelektualitas mahasiswa diluar kampus. Pada kesempatan ini STIKOM Muhammadiyah Jayapura mencoba merangkul

Koperasi STF Wasior, Kab. Teluk Wondama

Pedagang kecil Penerima Program Bantuan Trus Social Fund

Nelayan Penerima Program Bantuan Trus Social Fund

Harapan Besar 2012: Dialog antara Pemimpin Papua dengan Pemerintah Indonesia

Kegiatan JDP

Rabu, 11 Januari 2012 16:37

Tim Kajian Papua Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI merupakan salah satu pemrakarsa yang secara konsisten mengadvokasi Dialog Jakarta-Papua sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan di Bumi Cendrawasih atau Tanah Papua. Salah satu forum yang digagasnya adalah “Evaluasi Politik Papua 2011” yang dikerjakan bersama antara P2P LIPI dengan Komisi I DPR RI pada 13 Desember 2011 lalu di Gedung Nusantara II DPR RI. Kegiatan seminar itu menghadirkan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, Peneliti LIPI Adriana Elisabeth, Pdt. Sostenes Sumihe, Anggota MRP-Barat Anike Sabami, dan Kepala Pemerintahan Adat Dewan Adat Papua (DAP) Sayid Fadhal Alhamid sebagai pemberi materi yang juga memperkuat usulan dialog Papua-Jakarta. Berbagai masalah di Papua mulai dari persoalan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang dihadapi hari ini merupakan dampak dari konflik yang berlangsung di Papua selama hampir setengah abad (sejak 1961). Pdt. Sostenes Sumihe mencatat bahwa Papua merupakan “tanah paradoksal” di mana masyarakat hidup miskin di atas tanah yang kaya akan emas. Pengerukan kekayaan alam Papua tidak diimbangi dengan pemberdayaan terhadap masyarakatnya sehingga menimbulkan persoalan kemanusiaan yang amat pelik. Persoalan kemanusiaan yang dimaksud adalah rendahnya penghargaan negara terhadap hak dasar, harkat dan jati diri Orang Asli Papua. Negara telah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara Papua dengan Jakarta termasuk kebijakan otonomi khusus (Otsus). Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai belum berhasil mewujudkan Tanah Papua yang adil dan sejahtera. Hal itu tentu sangat disayangkan mengingat Otsus diharapkan menekankan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan kepada Orang Asli Papua. Tidak hanya itu, pemberdayaan ini juga didukung oleh aliran dana pemerintah yang sangat besar untuk jumlah penduduk Papua yang relatif sedikit. “Tanah paradoksal” diartikan sebagai situasi yang jauh dari harapan oleh para pemuka agama yang mendeklarasikan Papua sebagai “tanah damai” sejak 5 Februari 2003. Menurut mereka ada sembilan indikator Papua sebagai tanah damai, yakni (1) partisipasi; (2) kebersamaan, toleransi dan saling menghargai; (3) komunikasi; (4) kesejahteraan; (5) rasa aman dan nyaman; (6) keadilan dan kebenaran; (7) kemandirian; (8) harga diri dan pengakuan; (9) keutuhan-harmoni. Sostenes Sumihe mengakui bahwa situasi utopi tersebut masih bertentangan dengan realitas kehidupan masyarakat Papua yang dipenuhi oleh pengalaman intimidasi, stigmatisasi, kemiskinan dan keterbelakangan. Fenomena “Tanah paradoksal” di Papua muncul sebagai masalah serius sepanjang 2011 yang baru lalu. Tim Kajian Papua LIPI mencatat tiga hal utama yang muncul dalam dinamika politik Papua selama setahun lalu, yakni kekerasan yang bernuansa pelanggaran HAM, kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dan Papua serta menguatnya opini publik yang menginginkan pemerintah berdialog dengan wakil-wakil masyarakat Papua. LIPI menyatakan bahwa dinamika politik dan pengelolaan keamanan di Provinsi Papua masih sering diwarnai oleh tindak kekerasan dan pelanggaran HAM hingga akhir 2011. Bahkan, penyelesaian tindak kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut seringkali tidak berakhir dengan penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku kejahatannya secara adil. Dengan demikian, fenomena impunitas, pembiaran dan pelanggaran HAM masih lestari. Kekerasan yang berlangsung terus-menerus diakibatkan salah satunya oleh penanganan aspirasi Masyarakat Papua dengan pendekatan politik keamanan (sekuritisasi) yang memperdalam kebuntuan komunikasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Padahal, menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq melalui pidatonya, sudah saatnya negara tidak lagi melakukan pendekatan militer sekuritisasi (hard power) untuk menghadapi Papua. Pendekatan militer hanya dilakukan apabila terdapat ancaman kepada negara di saat berbagai kemungkinan penerapan strategi non-kekerasan (soft power) telah dilakukan. Namun sebaliknya, sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, justru pendekatan sekuritisasi mendominasi kebijakan pemerintah menghadapi Papua. Berkaca pada situasi tersebut, maka LIPI yakin bahwa dialog merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan yang berlarut di Papua. Oleh karena itu, sejak 2009 Tim Kajian Papua LIPI melakukan beberapa langkah advokasi kepada pemerintah, media, dan masyarakat untuk mendorong dijalankannya Dialog Papua-Jakarta. Di kalangan lembaga negara advokasi dialog dinilai LIPI telah berhasil meskipun lambat. Di antara lembaga negara yang ada, Sekretariat Wakil Presiden RI dinilai oleh LIPI sebagai lembaga yang paling progresif dan terbuka mendorong penyelesaian masalah Papua secara komprehensif dan bermartabat. Di penghujung Tahun 2011 pada 9 November, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan bahwa pemerintah siap berdialog secara terbuka dengan semua elemen masyarakat Papua. Tidak hanya itu, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono menegaskan bahwa pemerintah juga siap berdialog dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut pemerintah, rencana dialog tersebut akan diwujudkan dengan mengedepankan tiga pilar yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pelaksanaan otsus dan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Tawaran dialog oleh pemerintah telah menjadi kejutan akhir tahun 2011 yang memberi harapan banyak orang atas terselesaikannya konflik di Papua. LIPI menegaskan bahwa saat ini semua pihak perlu memprioritaskan dialog Papua sebagai agenda politik bersama. Tahapan pra-dialog atau persiapan dialog harus dikelola dengan hati-hati. Pembicaraan awal yang berhasil menyepakati tentang unsur-unsur representasi, format, mekanisme, dan agenda dialog akan menentukan keberhasilan dialog. Oleh karena itu, Adriana Elisabeth (LIPI) meminta agar pemerintah dan pihak-pihak yang mewakili masyarakat Papua membangun komunikasi yang konstruktif untuk menemukan kepentingan dan platform bersama. Hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk dialog merupakan diskusi menarik yang bergulir menjelang tahun 2012 ini. Beragam konsep bentuk dialog dengan definisi yang berbeda diutarakan sebagai pilihan format dialog Jakarta-Papua. Sostenes Sumihe mengusulkan agar pemerintah dan Papua menjalankan dialog kemanusiaan yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang memahami masalah Papua dalam berbagai sektor kehidupan: politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Sementara itu, Anike Sabami membagi format dialog dalam bentuk yang lebih beragam, di antaranya dialog umum, dialog khusus, dialog batin, dialog pribadi, dialog pemancingan dan dialog kultur. Namun secara umum, Anike Sabami menegaskan bahwa dialog harus dibangun oleh semua Orang Papua, termasuk perempuan. Ia menyatakan dialog nantinya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan daya nalar yang tinggi. Berbicara tentang mempersiapkan dialog Jakarta-Papua maka tentu tidak hanya membicarakan konsep dan format dialog saja. Pemerintah dan Papua perlu juga membentuk hubungan dan situasi yang kondusif antar keduanya sebelum dialog benar-benar dilaksanakan. Hal ini amat diperlukan untuk memupuk rasa saling percaya antar Orang Papua dan pemerintah, sehingga legitimasi akan hasil dialog menjadi kuat. Dengan demikian, rumusan keputusan dialog dapat diterapkan dan diterima dengan baik oleh semua pihak. Bangunan kepercayaan dan hubungan yang baik sebagai dasar dilaksanakannya dialog perlu dibangun agar pengalaman kegagalan Otsus tidak terulang. Otonomi khusus gagal menyelesaikan konflik di Papua karena selama ini tidak ada komitmen untuk saling percaya antara pemerintah dan Orang Asli Papua. Otsus dibangun dengan rasa curiga yang sangat dalam antara pemerintah dan Orang Papua. Pemerintah menilai bahwa otsus akan memberi ruang yang semakin terbuka untuk gerakan separatisme di Papua, sementara Orang Papua melihatnya sebagai bentuk “tipu-tipu” Jakarta karena dampak atas kesejahteraannya tidak dirasakan oleh mereka. Belajar dari pengalaman tersebut, maka persiapan menuju dialog perlu membicarakan tidak hanya terbatas pada format dan bentuk dialog saja namun lebih dalam dari itu. Untuk mewujudkan harapan terjadinya dialog antara pemimpin Papua dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI), maka akan ada banyak langkah yang perlu dipersiapkan oleh Papua dan Pemerintah. Pemerintah wajib mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat di Papua. Pemerintah harus mampu meningkatkan kepercayaan Orang Papua atas keseriusan negara dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang baik termasuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Di dalam diskusi muncul juga penegasan bahwa pemerintah sudah seharusnya memberikan ruang yang besar bagi Masyarakat Papua untuk hidup damai dan merasakan aman. Hal itu dapat terwujudkan dengan menghapuskan kehadiran aparat keamanan di Papua. Tidak hanya pemerintah yang memiliki tugas besar mempersiapkan dialog, Papua juga memiliki tugas besar untuk mempersiapkan diri menuju dialog. Hal mendasar yang diperlukan oleh Papua saat ini adalah menentukan siapa yang dapat mewakili masyarakat di dalam dialog. Berbeda dengan Aceh yang memiliki sosok kepemimpinan perseorangan, Papua memiliki faksi politik yang bercabang-cabang. Oleh karena itu, Sayid Fadhal Alhamid menyatakan bahwa prinsip dasar dialog harus mengakui, menghargai, melibatkan dan mengkonsolidasikan beragam faksi politik di Papua. Konsolidasi politik ini penting agar aspirasi kepentingan masyarakat Papua benar-benar tersampaikan dalam dialog dan mendapatkan legitimasi penuh dari Orang Papua sendiri. Tugas-tugas besar pra-dialog tersebut tentu saja tidak hanya menjadi beban tanggung jawab salah satu pihak, baik itu pemerintah saja atau Orang Papua saja. Keduanya harus membangun sinergi agar persiapan dialog dapat tercapai dengan baik. Sebagai contoh, rasa aman tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja untuk menciptakannya, melainkan juga Orang Asli Papua sendiri. Tidak hanya itu, Fadhal Alhamid juga menyatakan bahwa konsolidasi politik di Papua juga bukan menjadi kepentingan Orang Papua saja, tetapi juga pemerintah. Dengan demikian keduanya bertanggung jawab mendorong upaya konsolidasi ini. Upaya mempersiapkan dialog sebagai agenda bersama antara pemerintah dengan Orang Papua merupakan kerangka dasar yang penting untuk membangun hasil yang baik guna menyelesaikan konflik selama ini. Fondasi kuat dari pra-dialog ini akan mempererat hubungan antara Papua dengan Jakarta karena keduanya mempercayai akan adanya niat yang baik dari masing-masing pihak. Dengan demikian, dialog pun akan mendapatkan legitimasi yang besar, tidak hanya dari Masyarakat Papua namun juga Pemerintah. Tercapainya dialog Jakarta-Papua yang mendapatkan legitimasi berbagai pihak tentu merupakan harapan yang besar di tahun 2012 ini. Langkah persiapan menuju dialog perlu dilakukan oleh pemerintah dan Orang Papua. Semoga tawaran dialog SBY di penghujung tahun 2011 dapat menjadi kenyataan. Dengan begitu istilah “Papua Tanah Damai” pun dapat digunakan untuk mengganti istilah Papua sebagai “Tanah Paradoksal”. (Aisah Putri Budiatri)

Batu Kelamin Lelaki Ditemukan Di Raja Ampat

TEMPO -Staf peneliti dari Balai Arkeologi Jayapura Hari Suroto mengatakan penduduk di Teluk Mayalibit, Raja Ampat, Papua Barat menemukan dua batu yang bentuknya mirip alat kelami laki-laki. Warga setempat menganggap batu itu punya nilai religius dan dikeramatkan.

Kisah Polisi Hebat Diujung Timur Indonesia

Ipda Ma'ruf Suroto. (Ferdinan/detikcom)

Merauke - Tugu Sabang-Merauke di Distrik Sota, Merauke, Papua jadi penanda wilayah di paling timur di Indonesia. Tugu ini hanya ada dua, di Sota dan Sabang, Nangroe Aceh Darussalam sebagai penanda kesatuan Indonesia.

Berkunjung ke Merauke tentu harus menengok patok perbatasan dengan Papua New Guinea. Di tempat inilah dikenal sang polisi teladan, Ipda Ma'ruf Suroto. Ma'ruf dikenal karena berhasil mengelola pelataran tugu perbatasan Sota. Mengelola batas wilayah bagi Ma'ruf adalah pengabdian kepada negara dan masyarakat.

‘NKRI harga mati’, or peace for Papua?

Oleh:Ati Nurbaiti

The author is a staff writer of The Jakarta Post.

Papua is the big half of Indonesia’s largest island that most Indonesians have never been to. But cut it out of the map of our tanah air (archipelago, land and water) and we are left with a big gap: It just doesn’t look right and is totally unacceptable to what all Indonesians grew up with, beautifully starting with the island of Sumatra, sloping down to Java with the large islands in the middle, tiny gems on the top and others trailing off Java and ending with that big mass of Papua with a bird-like head. 

But is this map and Papua’s bountiful resources all we care about?

With all the reports of violence stemming from the easternmost provinces, the latest following the declaration of independence at the Third Papua People’s Congress in Abepura last month, questions have again emerged over Papua’s prospects for peace. 

There is no war going on there, but frequent deployment of security forces suggests there is. Or maybe there isn’t. Part of the problem is that not much information is made available — not that many Indonesians really care, except when it comes to that map.

In reaction to aspirations of independence, one might hear the phrase “NKRI harga mati!” A rough translation: The Unitary State of the Indonesian Republic (NKRI) or death! Indonesians love catchy phrases — this one picked up from military jargon. 

It means we must defend the Unitary State of the Republic of Indonesia by force if necessary. However, reacting to signs of subversion by separatists, violence is the rule, not the exception, even if for years 

Papuans have asked for “dialogue” with Jakarta. 

The sense of nationalism, molded under the authoritarian New Order where the military played a central role, has come to mean that no one would raise an eyebrow if force was used, as was the case at the bloody end to the Abepura congress.

In Indonesia’s post-Soeharto democracy, which has seen a historic peaceful settlement for Aceh, it is this militarized nationalism that remains predominant. 

A similar reaction was initially made to the government’s negotiations with the Free Aceh Movement (GAM) – but the Ground Zero created by the 2004 tsunami and earthquake forced the rebels and government to finally concede what each side never conceived possible: GAM dropped its independence demands and the government agreed to give Aceh the sole privilege of having its own local political parties.

Indonesia also finally had to let East Timor go, as this was what most Timorese voted for in an internationally monitored referendum.

But no comparable international spotlight exists for Papua. We will have to wait and see whether the meetings of Farid Husain, the go-between for Jakarta and GAM, and a number of pro-independence Papuan leaders, are a sign that the government is moving toward serious efforts for peace. Other signs are not so encouraging.

Last year President Susilo Bambang Yudhoyono announced that the government would not engage in a “dialogue” that Papuans have long requested; in typical Yudhoyono form, the term he used was “constructive communication”, which left many people confused.

The 2001 special autonomy law was already quite progressive, with special recognition of Papuans’ representation in the Papuan People’s Council (MRP). But then this MRP’s authority in making laws was diluted, and new provinces were created, with the MRP confusingly representing “Papua” only. 

Furthermore, Papuans cite how they are increasingly disappearing from the urban landscape and are being replaced by migrants while the central government’s heavy-handed “security” tactics remain in place. 

Legislators have even questioned plans to set up new territorial command structures (Kodam) in light of military force being used to settle problems beyond battling the OPM, such as land conflicts, strikes and protests. Before the Abepura congress, a Freeport employee was shot dead when security forces attempted to break up a strike near its Grasberg mine.

In the case of Aceh, SBY and Jusuf Kalla were finally able to contain the military and politicians — who were vehemently against negotiations with GAM and the concessions given to them — mainly with the local political parties and the withdrawal of the TNI (with compensation amounting to US$50 million, according to reports). Like Timor Leste, Aceh was under the international spotlight.

Papua has recently attracted considerable attention for the wrong reasons, as usual. But does SBY have the upper hand over the TNI, as he did in the case of Aceh? The frequent violence this year involving security forces in Papua suggests Jakarta is closing its eyes or is unable to discipline its soldiers, or it is deliberately warning residents against showing any sign of support for the insurgency (regardless of its real strength). 

A lack of access to information contributes to uncritical support for the “NKRI or death!” approach, regardless of the Papuan peoples’ grievances and aspirations.

Menuju Pilpres 2014 Yang Lebih Berkualitas

Serangkaian survei nasional yang dilakukan LSI sepanjang 2012 menunjukkan belum adanya tokoh dengan dukungan kuat, yakni mereka yang akan dipilih secara spontan (top of mind) dengan jumlah suara rata-rata di atas 10%. Total suara yang diperoleh calon yang masuk dalam 10 besar rata-ratanya hanya sekitar 33%. Lebih dari 60% pemilih belum menentukan pilihan.

Mengapa belum ada tokoh yang cukup menonjol untuk menjadi presiden 2014? Apakah tokoh-tokoh tersebut belum dikenal secara luas? Sejumlah tokoh sudah dikenal luas tetapi ternyata tidak banyak dipilih oleh pemilih. Salah satu sebab penting, pemilih belum mengetahui kualitas tokoh-tokoh tersebut. Karena itu